Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers usai membuka pertemuan tahunan Bali Democracy Forum (BDF), Kamis (10/12), menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan sesudah pandemi virus Covid-19.

“Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi (Covid-19). Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan alat yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi ini,” kata Retno.

Menurut Retno, tema “Demokrasi dan Pandemi Covid-19” sangat tepat pada penyelenggaraan BDF tahun ini. Sebab, tema ini sangat relevan karena dampak dari pandemi Covid-19 bukan hanya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga terhadap demokrasi.

Dalam pidato pembukaan, Retno menyampaikan BDF merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi. Dia menegaskan demokrasi dan pandemi Covid-19 bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan.


Petugas pemilu memakai masker pelindung saat pemilihan kepala daerah di Denpasar, Provinsi Bali, 9 Desember 2020. (Foto: Antara/Fikri Yusuf via REUTERS

Retno menambahkan menurut laporan Freedom House tahun lalu, demokrasi di dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Dia mengatakan beberapa pihak mungkin berpandangan pembatasan-pembatasan yang diterapkan selama pandemi Covid-19, termasuk larangan berkumpul dan sebagainya, disebut bertentangan dengan kebebasan individu.

Padahal, lanjut Retno, pembatasan semacam itu memang perlu dilakukan. Namun harus terus dipantau pelaksanaannya untuk mencegah munculnya risiko berkurangnya kebebasan dasar individu yang harus terus dihormati dan diimplementasikan.

“Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu penanganan pandemi itu,” ujar Retno.

Meski begitu, kata Retno, demokrasi telah melahirkan harapan dan optimisme untuk segera keluar dari pandemi Covid-19.

Survei Indeks Persepsi Demokrasi 2020 menunjukkan 78 persen orang di dunia masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka. Karena itu, pandemi Covid-19 jangan sampai menghilangkan komitmen terhadap demokrasi dan demokrasi demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi Covid-19.

Retno mengatakan pelaksanaan demokrasi di masa pandemi Covid-19 mengalami adaptasi tanpa harus mengurangi ruh dasar demokrasi itu sendiri. Dia mencontohkan pelaksanaan kampanye saat pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dilakukan secara virtual.

Retno menambahkan sangat penting untuk memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi Covid-19. Indonesia percaya hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia, hak individu dan kebaikan masyarakat harus dijalankan bersama-sama dengan baik.

Menurut Retno, solidaritas dunia amat dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab pandemi ini tidak mengenal batas dan penanganannnya memerlukan kerja sama lintas batas.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menjelaskan BDF merupakan forum untuk saling belajar dan memberikan pengalaman terbaik dalam menjalankan demokrasi.

Rezasyah berharap BDF tahun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama urusan distribusi vaksin Covid-19. Untuk makin meningkatkan pengaruh dari kesepakatan BDF terkait vaksin Covid-19, perlu bekerja sama dengan forum-forum regional lainnya, seperti gerakan Non-Blok dan ASEAN.

“Misalnya bagaimana menciptakan suatu posisi bersama menghadapi negara-negara produsen. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya monopoli dalam pembuatan vaksin, kemudian mencegah jangan sampai negara-negara sedang berkembang itu tidak mempunyai posisi tawar dalam hal vaksin dikuasai oleh negara-negara maju,” ujar Rezasyah.


Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berbicara dalam konferensi pers di markas besar PBB di New York, 20 November 2020. (Foto: Reuters)

Menlu Retno mengatakan pada BDF ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan tantangan global pandemi Covid-19 tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi abgian dari solusi.

Sedangkan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan demokrasi, tata kelola yang baik, dan supremasi hukum adalah tiga aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan. Dia menekankan pentingnya vaksin dan obat-obatan Covid-19 menjadi barang publik dan dapat diakses secara setara oleh semua orang.


Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menghadiri konferensi pers di Jenewa (Foto: Reuters)

Ghebreyesus menambahkan pandemi Covid-19 merupakan peringatan bahwa sistem kesehatan, ekonomi, dan politik saling berkaitan erat. Kesehatan adalah sinvestasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan.

Retno menjelaskan meski dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, antusiasme yang tinggi dari negara-negara kawasan sangat terasa untuk menghadiri pertemuan BDF ke-13 sangat terasa. BDF kali ini dihadiri 500 peserta dari 69 negara dan empat organisasi internasional secara virtual.

Sedangkan kehadiran fisik dibatasi 44 orang dari 26 negara dan tiga organisasi internasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Delegasi dan panitia yang hadiri secara fisik dalam BDF telah menjalani tes PCR dan semuanya negatif. [fw/ft]