Pimpinan Was-was Muhammadiyah, melalui salah satu ketuanya, Busyro Muqqodas, mendesak presiden buat membentuk tim independen. Desakan ini diberikan terkait penembakan yang melahirkan meninggalnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI), pada Senin (7/12) dini hari di Bulevar Tol Jakarta-Cikampek. Pernyataan tersebut disampaikan di Yogyakarta pada Selasa (8/12).

“Kepada aparat kepolisian, kami minta dan kami menodong untuk menunjukkan kejujuran profesionalitasnya. Dan kepada Presiden selaku panglima sempurna TNI dan Polri, juga saya mendesak peristiwa ini bukan selalu diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu awak, yaitu tim independen yang berisi dari sejumlah pihak, ” sirih Busryo.


Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM serta Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas. (Foto: Courtesy/PP Muhammadiyah)

Komnas HAM beserta lembaga-lembaga negara terkait, lanjut Busyro, harus dilibatkan dalam tim itu. Hal yang tidak kalah istimewa adalah perlunya keterlibatan unsur umum di dalamnya, salah satunya dibanding Ikatan Dokter Indonesia.

Muhammadiyah, jelas Busyro, bukan selalu menyesalkan apa yang terjadi, tetapi juga mengutuk terjadinya kekerasan. Tingkah laku tegas itu diberikan, kepada siapapun yang menjadi pelaku aksi kekerasan tersebut.

Muhammadiyah serupa meminta, peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental.

“Koreksi total untuk kesekian kalinya, terutama bagi negara. Negara yang fungsinya melindungi rakyat yang berdaulat. Apalah artinya rakyat berdaulat, bila keselamatan jiwanya, keamanannya tidak terjamin, ” tukas Busyro.


Orang-orang berkumpul untuk menyambut kepulangan Rizieq Shihab, pemimpin Front Advokat Islam Indonesia (FPI) yang sudah menetap di Arab Saudi semenjak 2017, Jakarta, 10 November 2020. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Dia menegaskan, PP Muhammadiyah selama berkiprah telah berkali-kali melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran yang dilakukan abdi negara. Sejumlah peristiwa, katanya, menunjukkan negara masih sering hadir di bentuk kekerasan.

Dengan resmi, sikap Muhammadiyah dibacakan oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dengan menyebut situasi Indonesia saat itu kompleks dengan berbagai persoalan bangsa. Karena itulah, insiden yang menjadikan meninggalnya enam anggota FPI tersebut perlu disikapi sungguh-sungguh oleh para-para pengemban kepentingan.

“Khususnya para penegak hukum, guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari penggunaan kekerasan senjata api, dengan seharusnya hanya sebagai upaya terakhir, secara terukur, sesuai SOP ( standard operating procedure -red) dan tepat sasaran, sebagaimana hukum yang berlaku, ” kata Trisno.

Trisno menambahkan, kasus ini seolah menjelma pengulangan kejadian sejenis, seperti janji Pendeta Yeremias Zanambani di Papua, kasus kematian Qidam di Poso, dan sejumlah kasus lain. Tersebut adalah deretan kasus, di mana terjadi kematian warga negara minus melalui proses hukum sebelumnya. Sebab itulah, Komnas HAM atau tim independen bentukan presiden, perlu hidup.

Tidak hanya terkait kasus anggota FPI, Muhammadiyah juga memandang kerja tim independen mampu lebih luas. Misalnya, melakukan penelitian dan pengungkapan penggunaan kekerasan secara senjata api oleh aparat penegak. Kasus ini juga diharapkan menjadi evaluasi terhadap kepatutan penggunaan senjata api oleh petugas keamanan kepada warga negara. Harus ada kejelasan juga, apakah operasi yang dikerjakan kepolisian adalah penyelidikan atau kesibukan intelejen.

Muhamamdiyah menyayangkan, tidak ada upaya pengamanan Wadah Kejadian Perkara (TKP). Jika polisi saat itu sedang melakukan pengkajian, dan menemukan hambatan, maka perlu ada laporan dan penanganan TKP. Langkah ini bisa menjadi pengesahan awal adanya penyerangan terhadap aparat, jika memang terjadi.

Muhammadiyah memandang perlunya keikutsertaan divisi Polri yang berbeda untuk melakukan pemeriksaan TKP & saksi-saksi terkait. Jika memang terlihat fakta adanya penggunaan senjata suluh yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan penyelidikan. Muhammadiyah juga memandang perlunya peran tim forensik independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah penyebab kematian, waktu kematian dan arah peluru atau benda yang menyebabkan maut enam anggota FPI tersebut.

“Kami berharap masyarakat mendapatkan seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala cara yang dilakukan pihak kepolisian di dalam menangani perkara ini, atau tim dari Komnas HAM, begitu pula jika dibentuk tim independen oleh Presiden, ” tambah Trisno. [ns/ab]