Tiga Jurnalis Dianiaya, Sejumlah Organisasi Wartawan Desak Proses Hukum

Desakan Persatuan Pewarta Memotret (PFI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu dan Ikatan Pewarta Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah itu disampaikan ketika tiga wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dipukul dan kameranya dirusak.

Alsih Marselina, wartawan SultengNews. com mengalami luka dan memar di wajah; Aldy Rifaldy, wartawan SultengNews. com dipukul bahu belakangnya; sementara Fikri wartawan Nexteen Jalan dikejar dan kamera liputannya rusak karena dibanting aparat berpakaian preman. Ketiganya mengaku tetap dipukul serta alat yang digunakan untuk meliput dirusak, meskipun mereka telah membuktikan kartu pers pada aparat.

“Kami dari IJTI Sulteng mendesak Polda Sulteng untuk tegas memproses anggotanya sesuai Undang-Undang Pers dan proses hukum di internal Kepolisian” tegas Rahman Odi, Ketua IJTI, dalam konferensi pers hari Sabtu (10/10).


Polisi mengamankan seorang mahasiswa di unjuk rasa penolakan UU Membikin Kerja oleh mahasiswa Kota Palu yang berakhir bentrok dengan abdi keamanan. Kamis, 8 Oktober 2020. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Muhammad Iqbal, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu menyatakan kasus kebengisan terhadap tiga wartawan di Pemukul itu telah dilaporkan ke Dunia Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah pada Kamis (8/10) malam, beberapa jam setelah insiden tersebut.

Iqbal menilai kekerasan dan intimidasi yang dilakukan negara kepolisian terhadap wartawan itu menyalahi Undang-undang No. 40/Tahun 1999 mengenai Pers. Pada Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Tengah Pasal 18 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berselirat menghambat atau menghalangi pelaksanaan keyakinan Pasal 4 ayat 2 serta 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda paling banyak Rp 500 juta.

“Atas perkara itu, AJI Palu mendesak kepolisian memproses tindakan kekerasan tersebut. Sebab tindak kekerasan ini sudah dengan kesekian kali terjadi di Tanah air Palu. Kami berharap sikap bahana dari penegak hukum agar perkara serupa tidak terulang, ” tegas Iqbal.


Polisi menyimpan seorang mahasiswa dalam aksi muncul rasa penolakan UU Cipta Kerja yang diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan polisi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Penjaga Mengaku Bertindak Profesional

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto melalui pesan singkat kepada VOA mengatakan pihaknya akan bertindak profesional merespon laporan terkait dugaan kebengisan oleh oknum anggota Polri terhadap tiga jurnalis di Palu itu.

“Tapi menetapkan diketahui bahwa semua itu merupakan ekses dari terjadinya unjukrasa yang anarkis. Pihak Kepolisian akan merespon atas segala laporan daripada rekan-rekan wartawan dan meminta maaf apabila ada tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh personil Polri yang sedang melaksanakan pengamanan, ” jelas Didik.

Sasmito Madrim, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, mengungkapkan setidaknya terdapat 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun dari berbagai kota. Wujud kekerasan itu masing-masing berupa peleburan, perampasan alat atau data buatan liputan sebanyak sembilan kasus, intimidasi oleh aparat tujuh kasus, kebengisan fisik dan penahanan masing-masing sebanyak enam kasus.

“Jadi berbeda dengan aksi di September 2019 tahun lalu, kalau di aksi menolak Omnibus Law itu semua pelakunya dari kepolisian. Siap polisi dalam beberapa tahun final ini menunjukkan selalu menjadi imbangan kebebasan pers, ” kata Sasmito dalam sebuah konfrensi pers dengan daring oleh AJI Indonesia, Sabtu (10/10). Ditambahkannya, kekerasan itu terjadi meskipun jurnalis sudah menunjukkan kartu pers kepada petugas.

AJI Ikut Menekan Penuntasan Kekerasan terhadap Wartawan

AJI mencatat enam wartawan lainnya ditahan selama dekat 48 jam, dan baru dibebaskan Jumat malam (9/10). Selain 28 kasus itu, ada empat peristiwa kecelakaan kerja berupa terkena lemparan batu dan tersemprot water canon dengan dialami wartawan di Tarakan, Ternate dan Yogyakarta. Selain itu enam pers mahasiswa di Surabaya, Bandung dan Jakarta ditangkap dan ditahan oleh polisi.

Sekitar ini sudah enam kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan di polisi, yaitu tiga kasus di Semarang dan tiga kasus dalam Palu. Lima wartawan yang menikmati kekerasan di Samarinda juga mewujudkan laporan ke polisi.

“Kita berharap dari kongsi media akan mendampingi jurnalisnya dengan mengalami kekerasan untuk melaporkan. Pantauan kita beberapa jurnalis yang ditangkap dan ditahan itu mengalami pukulan karena itu kita juga meminta kepada perusahaan media untuk menganjurkan konseling kepada jurnalis menjadi korban kekerasan dalam aksi tolak Omnibus Law , ” harap Sasmito.

Pihaknya mendesak agar polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan menggunakan pasal 18 ayat 1 Undang-undang Pers, dan tidak lagi semata memprosesnya sebagai pelanggaran etos. [yl/em]

depresseddingof9e640ac

https://urlking.info