Jokowi: Yang Tidak Puas dengan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Silahkan Ajukan Uji Materi

Presiden Joko Widodo melahirkan unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia, terkait penolakan UU Cipta Kerja terjadi karena beredarnya berita bohong (hoaks) di media sosial. Menurutnya banyak masyarakat dengan salah mengerti substansi UU ini sehingga ia mempersilahkan kepada berbagai pihak yang tidak puas secara UU Cipta kerja, untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta kerja tersebut silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem ketatanegaraan kita memang mengutarakan semacam itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menegah silakan diajukan uji materi ke MK, ” ungkap Jokowi pada telekonferensi pers di Istana Bogor, Jumat (9/10).

Pemerintah berkeyakinan UU Membangun Kerja ini bisa memberikan kesibukan yang lebih baik kepada jutaan pekerja dan keluarga mereka. UNDANG-UNDANG tersebut, kata Jokowi, akan menelungkupkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, apalagi di masa pandemi serupa saat sekarang ini.

“Setiap tahun ada sekitar 2, 9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang menyelap ke pasar kerja sehingga keinginan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6, 9 juta pengangguran dan 3, 5 juta pekerja terdampak pandemi & sebanyak 87 persen dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah pada mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya dalam sektor padat karya, ” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meluruskan beberapa kejadian terkait klaster ketenagakerjaan yang lengah kaprah di mata masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa Upah Minimum Daerah (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Regional tidak dihapus. Selain tersebut, ia juga membantah kabar yang beredar bahwa upah minimum hendak dihitung per jam.

“Ini juga tidak benar. Tak ada perubahan dengan sistem dengan sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil, ” katanya.

Terkait adanya penghapusan berbagai macam cuti, Jokowi menegaskan, itu juga tidak benar.

“Kemudian adanya informasi yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, terlanjur khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tak ada kompensasinya. Saya tegaskan serupa ini tidak benar. hak cuti tetap ada dan dijamin, ” paparnya.

Mantan Wali Kota Solo tersebut juga menjamin dalam UU Cipta Kerja ini, perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, dan jaminan sosial tidak akan hilang.

“Ada juga berita mengenai UNDANG-UNDANG Cipta kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. ini juga tidak betul karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi istimewa (KEK). Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU membikin kerja ini apalagi perizinan buat pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta kerja ini dan aturannya yang selama ini tersedia tetap berlaku, ” jelasnya.

AMDAL Tidak Dihapus

Isu lain yang menjadi sorotan dalam UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini adalah informasi bahwa Analisis Mengenai Dampak Dunia (AMDAL) akan dihapuskan. Sekali sedang, Jokowi menegaskan, itu tidak betul. AMDAL, menurutnya, akan tetap menjadi persyaratan untuk mendirikan sebuah usaha.

“Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL. Tersebut juga tidak benar. AMDAL pasti ada bagi industri besar kudu studi AMDAL yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan di pendampingan dan pengawasan, ” katanya.

UU Membikin Kerja Tidak Berpihak Kepada Pengusaha Besar

UU ini, katanya, mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh izin mendirikan usaha. Selain itu, pendirian perseroan terbatas (PT) juga dipermudah dengan tidak adanya lagi pembatasan modal minimum.

“Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya sembilan orang selalu koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi dalam tanah air. UMK usaha mikro kecil yang bergerak di daerah makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis, ” paparnya.

Dengan menyederhanakan berbagai macam perizinan investasi dan pendirian usaha ini, Jokowi yakin potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar akan berkurang secara signifikan.

Jaminan Kepemilikan Negeri Masyarakat

Kehadiran Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja ini, menurut Jokowi, juga sangat baik, karena akan menjamin kepemilikan lahan masyarakat.

“Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan serta reforma Agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki Bank tanah, ” imbuhnya.

UU Cipta Kerja Percepat Transformasi Perekonomian

Jokowi juga yakin, UU Membangun Kerja bisa membantu Indonesia buat melakukan reformasi struktural dan memacu transformasi ekonomi sehingga kelak mampu menjadi negara dengan predikat middle income trap .

“Dalam UU tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan perombakan struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan Ketenagakerjaan, urusan pengadaan tanah, urusan kemudahan berusaha, urusan pertolongan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan, ” pungkasnya. [gi/ab]

depresseddingof9e640ac

https://urlking.info