DPR RI Sahkan RUU Mengenai Kerjasama Pertahanan dengan Ukraina

Dalam rapat paripurna dalam gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/7), semua fraksi di Dewan Agen Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan kabinet Ukraina Mengenai Kerjasama dalam Tempat Pertahanan.

Dalam laporannya, Ketua Komisi I Dewan Peserta Rakyat (DPR) Meutya Viada Hafid menjelaskan dalam rapat kerja antara Komisi I dengan pemerintah dalam 13 Juli lalu, semua bagian dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Negeri Indonesia dan kabinet Ukraina Menerjang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan.

Komisi I berharap kerjasama pertahanan dengan Ukraina itu dapat berjalan berdasarkan prinsip paritas, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah kedua negeri.

“Kedua, dapat menjaga hubungan kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ke-3, keinginan untuk menjaga dan menjaga kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia bisa terealisasi, ” kata Meutya.

Dalam penyampaian prinsip akhir yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berada dalam status sangat strategis di kawasan & internasional. Nilai strategis Indonesia itu, selain sebagai negara berdaulat, pula karena letak geografisnya.

“Kondisi strategis tersebut secara geopolitis dan geostrategi, bila dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis baik ijmal, regional, telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, ” perkataan Prabowo.

Prabowo mendahulukan politik luar negeri Indonesia dengan menganut prinsip bebas aktif adalah untuk kepentingan nasional, yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif. Jadi bukan dijalankan lewat diplomasi bersifat rutin serta reaktif tapi juga teguh, masuk akal, serta luwes.


Prabowo Subianto dalam Rapat Lengkap DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 semrawut 2020, Selasa, 14 Juli 2020. (Foto: Screenshot/Twitter @dpr_ri)

Menurut Prabowo, wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, termasuk Ukraina. Dalam konteks jumlah personel, Angkatan Bersenjata Ukraina merupakan terbesar ketiga pada Eropa setelah Rusia dan Perancis. Ukraina memiliki 255 ribu tentara dengan cadangan satu juta personel.

Ukraina menerapkan wajib militer sejak umur 18 tahun. Di Angkatan darat serta Angkatan Udara, wajib militer berlangsung 12 bulan, sedangkan di Laskar Laut wajib militer berlaku selama 18 bulan. Sejak 3 Juni 2016, perempuan Ukraina diizinkan diterjunkan di pasukan tempur.

Anggaran belanja pertahanan Ukraina tarikh ini sebesar US$ 5, 4 miliar atau tiga persen sebab produk domestik brutonya. [fw/em]

depresseddingof9e640ac

https://urlking.info