Jokowi Janji Turunkan Emisi Gas Panti Kaca 26 Persen Tahun Itu

Presiden Joko Widodo mengatakan kerja sama pemerintah Nusantara dengan Norwegia sejak 2010 buat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) harus terus berlanjut, walaupun Indonesia sendiri sedang fokus mengikhtiarkan permasalahan Covid-19.

“Laporan yang saya terima pembicaraan kurun Indonesia dan Norwegia untuk menyandarkan gas rumah kaca prosesnya telah cukup panjang. Saya kira tersebut sudah sejak 2010 dan Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan udara rumah kaca sebanyak 26 komisi pada 2020 dan meningkat 29 persen pada 2030, ” ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas, pada Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

Lanjutnya, berdasarkan kebiasaan perubahan iklim, Indonesia kata Jokowi memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi karbon di berbagai sektor. Jokowi merinci, emisi karbon di sektor kehutanan harus turun 17, dua persen, sektor energi 11 upah, sektor limbah 0, 32 upah, pertanian 0, 13 persen, sektor industri dan transportasi 0, 11 persen. Jokowi mengingatkan semua pihak agar konsisten menurunkan emisi GRK tersebut.

Dalam jalan itu Jokowi juga menyerukan langsung dilanjutkannya upaya perlindungan lahan gambut dan rehabilitasi hutan dan lahan. Serta pengembangan biodesel dan rencana panel surya.

Sukses Turunkan Emisi Karbon, Norwegia Hibahkan Rp800 Miliar

Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Indonesia mendapatkan USD56 juta ataupun setara Rp800 miliar dari pemerintah Norwegia, karena berhasil menurunkan emisi karbon pada 2016-2017 kurang bertambah sebanyak 24, 7 persen.

“Atas prestasi tersebut, 2 Juli sudah ada joint consultation group dari Indonesia, Wamen LHK dan Wamenlu, dari Norwegia, dubes Norwegia dan stafsus iklim Norwegia disepakati senilai dana USD 56 juta atau sekitar Rp 800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap gas rumah kaca, ” ujar Siti.

Dana prestasi tersebut, kata Siti akan digunakan pemerintah untuk perbaikan lingkungan seperti pembibitan mangrove, pemulihan lahan gambut, dan penyelesaian tanah kritis. “Dana disalurkan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dalam Kementerian Keuangan, ” imbuhnya.

Siti menjelaskan penurunan emisi GRK sejauh ini berasal dari kegiatan yang ada di klub, swasta dan pemerintah. Namun diakuinya, pemerintah kesulitan untuk menurunkan emisi GRK pada 2019 lalu karena masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun ia optimis, bahan 26 persen pada tahun itu akan bisa tercapai.

Sebelumnya, Indonesia dan Norwegia sudah menandatangani perjanjian bilateral REDD+ (Lol) pada tahun 2010 lalu. Bersandarkan perjanjian tersebut Indonesia berjanji mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan tanah baru, dan menegakkan secara sendat amanat dari UU tentang Kehutanan. [gi/em]

depresseddingof9e640ac

https://urlking.info