Dengan raut muka yang masam, Kepala Joko Widodo melontarkan kekecewaannya melanggar kinerja para menteri dan arahan lembaga yang dianggapnya masih belum maksimal dalam menghadapi pandemi tersebut. Ia menegaskan, peristiwa Covid-19 adalah peristiwa yang sangat luar lazim, sehingga dibutuhkan kerja keras guna mengatasi semua permasalahan ini.

“Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Jika perlu Perpres, ya Perpres hamba keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara kepalang jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat, masih banyak kita ini yang serupa biasa-biasa saja. Saya jengkel pada situ. Ini apa gak punya perasaan? Suasana ini krisis, ” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet, di Jakarta, (18/6).

Ia mencontohkan, lupa satu hal yang membuat dirinya kecewa adalah dana Rp75 triliun yang dianggarkan negara untuk dunia kesehatan dalam menghadapi pandemi, yang faktanya baru terserap 1, 53 persen. Jokowi mempertanyakan, kenapa lama sekali untuk dikeluarkan, padahal anak buah sangat mengharapkan berbagai bantuan sejak pemerintah.

Tidak cuma di bidang kesehatan saja, menurutnya di bidang ekonomi, kata Jokowi stimulus perekonomian yang diberikan sebab pemerintah belum dirasakan sama sekadar oleh rakyat. Ditekankannya, karena birokrasi yang berbelit-belit, rakyat semakin menderita dalam masa pandemi ini.


Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (28/06) di Istana Negara, Jakarta menyampaikan suruhan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk memacu penanganan covid-19. (Foto: Twitter/@KemensetnegRI)

“Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan sistem. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada. Jika mau minta Perppu lagi hamba buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya, ” paparnya.

Kekesalan itu makin nampak terlihat jelas, ketika Jokowi mengancam mengganti menteri yang masih menganggap wabah Covid-19 sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja.


Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna (28/06) di Istana Negara, Jakarta menyampaikan pedoman kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk memacu penanganan Covid-19. (Foto: Twitter/@KemensetnegRI)

“Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membatalkan lembaga. Bisa saja reshuffle . Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang iklim ini harus ada, suasana tersebut tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah, ” tegasnya.

Moeldoko: Presiden Telah Ingatkan Para Menteri Berkali-kali

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengecap bahwa memang masih ada beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintah yang masih belum bekerja maksimal, sehingga banyak kendala di lapangan yang membuat Jokowi kecewa. Real kata Moeldoko, Jokowi sudah memperingatkan semua menteri untuk bekerja bertambah keras lagi agar Indonesia mampu cepat bangkit pasca wabah virus corona.

“Untuk itu diingatkan, ini rujukan kesekian kali. Peringatan ya merupakan ini situasi krisis yang menetapkan ditangani secara luar biasa. Pengerjaan yang tidak cukup biasa-biasa linear tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran. Presiden kira-kira kali katakan ini dan sedang ada beberapa di lapangan dengan tidak sesuai dengan harapan dia, maka penekanan saat ini lebih keras, ” ujar Moeldoko pada wartawan.

Terkait risiko reshuffle, Moeldoko mengatakan, itu merupakan muslihat yang biasa digunakan militer untuk memberi contoh tegas kepada jajarannya.

“Memang Presiden mengatakan ‘saya akan ambil sebuah efek, reputasi politik akan saya pertaruhkan’. Maknanya Presiden ambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya, ” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang biasa dikerjakan komandan militer dalam situasi kritis. Pertama, kehadiran komandan militer pada lapangan. Hal tersebut ditunjukkan Jokowi dengan mendatangi zona merah dalam Surabaya, Jawa Timur.

Kedua, mengirimkan bantuan, seperti bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang paling terdampak.

Ketiga, apabila dua cara tersebut tak berhasil mengatasi krisis kata Moeldoko maka komandan militer pun bakal mengerahkan rencana cadangan. “Saat-saat belakang, karana ketika situasi cadangan dikeluarkan, maka situasi mulai sangat jelek. Jangan sampai gunakan ini, ” imbuhnya.

Partai Demokrat: Apabila Reshuffle , Cari Menteri yang Bisa Kerja Maksimal

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dapat memahami kekecewaan Jokowi terkait kinerja para menteri. Meski begitu, pihaknya tidak setuju apabila Presiden kembali mengeluarkan Perppu. Namun, pihaknya setuju apabila langkah yang diambil adalah pembubaran institusi atau lembaga negara yang dinilai menghambat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini.


Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. (foto: VOA/Sasmito Madrim)

“Tapi saya tidak setuju jika beliau mau keluarkan Perppu lagi. sebab bukan di Perppu masalahnya akan tetapi di penyelenggara negara. Perppu itu kartu akhir yang dikeluarkan negeri atas nama konstitusi dengan persyaratan maha berat keadaan kegentingan dengan memaksa. Perppu 1/2020 yg berserakan sudah cukup, dan disetujui DPR dengan syarat khusus agar menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman pandemi virus corona, ” ujarnya kepada VOA lewat pesan singkat.

Terkait reshuffle , menurut Hinca, Jokowi bisa saja melakukannya karena merupakan hak prerogatif seorang Kepala. “Saya kasih saran untuk mencari penggantinya pakailah konsep sepakbola “supersub” pengganti yang bisa langsung mencetak gol. yang bisa atasi masalah, ” ungkap Hinca.

Meski begitu, Partai Demokrat prawacana Hinca berkomitmen untuk tetap berkecukupan di luar pemerintah sampai detik ini. “Soal Demokrat, kami beruang di luar pemerintahan; meski diluar, tapi tanggung jawab politik serta moral kami membangun bangsa tak berubah, ” tandasnya. [gi/ab]