Pelarian Terdesak Covid-19, Masyarakat Diminta Turun Tangan

Untuk pengungsi asal Somalia, Nimo Ali, wabah COVID-19 memperburuk situasi pengungsi di Indonesia. Dia mengatakan, pelarian yang kekurangan makanan dan jalan pelindung diri, kini tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah Nusantara.

Nimo mendongengkan, Ketua RT dan RW pada lingkungannya sempat menolak memberi bantuan karena menganggap pengungsi sebagai orang asing yang kaya raya.

“Dia bilang kepada beta kamu dari negara Arab kamu pasti kaya. Saya bilang beta tidak kaya, saya pengungsi, tersebut identitas saya. Butuh kira-kira dua jam berbincang supaya mereka paham kondisi saya, ” ujar Nimo.

Nimo, yang hanya bisa sedikit bahasa Indonesia, langsung mendekati RT dan RW setempat. Lama-kelamaan upayanya membuahkan hasil. Keputusannya RT dan RW bersedia meluluskan sedikit paket sembako kepada pelarian.


Seorang pelarian sedang berkonsultasi dengan pendamping terkait COVID-19. (Sumber: UNHCR Indonesia)

“Ketika kami menunjukkan rasa hormat, mereka memberi kami perlindungan. Saya tidak pernah memohon-mohon lagi untuk memiliki bantuan selama beberapa bulan ke belakang, ” tambahnya.

Nimo Ali mengatakan, para pengungsi di Ciputat, Kab. Tangerang Selatan, mendapat 20 bantuan bagian makanan yang harus dibagi leper kepada 100 pengungsi. Dia pula meminta para pengungsi saling berbagi satu sama lain.

“Jadi kalau kamu suka Indomie, ambil Indomie. Kalau punya padi, ambil minyak. Kalau punya minyak, ambilah beras. Satu paket sembako bisa dibagi rata kepada 10 pengungsi dari berbagai negara, ” pungkasnya.

Nasib Pengungsi Terkendala Regulasi

Ada 14. 000-an pengsungsi dari 40-an negeri yang saat ini tercatat ditampung di Indonesia. Banyak dari itu lari menyelamatkan diri dan puak karena konflik dan kemudian mencari suaka di negara lain. Mereka tinggal di tempat penampungan yang disediakan organisasi pengungsi.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pelarian tahun 1951. Karena itu, Nusantara tidak berkewajiban memberikan suaka ataupun memberikan kewarganegaraan kepada para pengungsi.

Pemerintah menyerahkan urusan pengungsi kepada Kantor PBB untuk Pengungsi UNHCR di Nusantara. Secara hukum, pengungsi tidak diperbolehkan bekerja. Walhasil mereka hanya menyandarkan bantuan kerabat ataupun organisasi sosial.

Urusan pelarian di Indonesia saat ini diatur dengan Perpres no. 125 tarikh 2016. Namun, Anggota DPR Persen I, Sukamta mengatakan Perpres tersebut belum mengatur hak-hak pengungsi seolah-olah yang diakui komunitas internasional.

“Ini terutama (adalah) arahan teknis untuk lembaga pemerintah. Siap intern pemerintah Indonesia kalau pengungsi hadir ke wilayah Indonesia (harus bagaimana), ” jelasnya dalam kesempatan terbelah.

Sukamta berniat, setidaknya pemerintah menyiapkan peraturan dengan membolehkan pengungsi bekerja. Hal tersebut supaya mereka tidak bergantung di dalam dana bantuan semata.


Perwakilan UNHCR di Nusantara, Ann Maymann. (Sumber: Tangkapan adang-adang konferensi pers)

Sementara itu, Cabang UNHCR di Indonesia Ann Maymann mengatakan regulasi di Indonesia dasar tidak cukup. Kata Ann, Perpres Pengungsi belum mengatur hak-hak pelarian yang fundamental seperti akses terhadap kesehatan.

Ann berharap Indonesia suatu saat mau meratifikasi Konvensi Pengungsi. Namun, ditambankannya, tanpa menandatangani konvensi pun, Nusantara tetap memiliki kewajiban moral buat membantu mereka.

“Kalau kita melihat negara-negara di kawasan Asia yang menampung banyak pengungsi, seperti contohnya Pakistan serta Bangladesh, mereka menampung ribuan pelarian namun bukan penandatangan konvensi, ” terangnya, Sabtu (20/6).

Masyarakat Diminta Turun Tangan

Melihat peliknya masalah regulasi tersebut, sebanyak organisasi menyerukan masyarakat untuk mendarat tangan.

Rizka Argadianti dari organisasi pendamping pelarian Suaka, mengatakan masyarakat tidak mampu menunggu pemerintah bertindak cepat.

“Jika kita ingat yang menyelamatkan perahu berisi pengungsi pada 2015 bukanlah negeri. Mereka adalah nelayan yang mengedepankan prinsip kemanusiaan ketimbang mencari nafkah hari itu, ” tegas Rizka dalam diskusi terpisah, Jumat (19/6),

Sementara itu, Realisa Masardi, seorang advokat masalah pelarian, mengatakan masyarakat umum bisa ikut memperjuangkan hak-hak para pengungsi pada Indonesia.

“Dengan mengadvokasi hak-hak pengungsi secara rajin. Mengingat hukum di Indonesia tidak mendukung pemberian hak-hak yang pantas. Bahkan hak mendasar seperti pelajaran, pekerjaan, dan hak-hak yang seharusnya mereka miliki, ” tandas Realisa yang juga menjadi sukarelawan pada komunitas pengungsi di Cisarua, Enau, dan Jakarta. [rt/em]

Lihat info disini Data HK

depresseddingof9e640ac

https://urlking.info